KONSEP DASAR MBS

Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah

 

Oleh :

Ardianto

A.  Manajemen sekolah

Istilah manajemen sekolah acapkali disandingkan dengan pengertian administrasi sekolah. Dalam berbagai kepentingan, pemakaian kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian, demikian halnya dalam berbagai literatur, acapkali dipertukarkan.

Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendiidkan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam prakteknya keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Selanjutnya, pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut keempat fungsi tersebut berjalan secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang kegiatan manajemen pendidikan. Melalui manajemen sekolah yang efektif dan efisien, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara keseluruhan.

Peningkatan kualitas pendidikan bukan merupakan suatu hal yang mudah secara teknis maupun konseptual, namun mencakup berbagai permasalahan yang rumit seperti perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem sekolah. Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sebab di dalamnya terdapat dua mekanisme pengaturan yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi ditujukan untuk menjamin integritas, persatuan, dan kesatuan bangsa. Sedangkan desentralisasi mengandung arti sebagai pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada di daerah untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Implikasinya adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya sehingga tidak menutup kemungkinan desentralisasi pengelolaan pendidikan perlu dijiwai oleh rasa persatua dan kesatuan bangsa; bukan berdasarkan kepentingan kelompok dan daerah secara sempit.

MBS memerlukan upaya-upaya penyatupaduan atau penyelarasan sehingga pelaksanaan pengaturan berbagai komponen sekolah tidak tumpang tindih, berbenturan, saling lempar tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu, tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

B.  Manajemen berbasis sekolah (MBS)

Istilah manajemen berbasis sekolah pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai menanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan peerkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Selain itu, MBS juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta didik. Kewenangan yang bertumpu pada sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta memberikan beberapa keuntungan berikut :

    1. Kebijaksanaan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru;
    2. Bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal;
    3. Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah;
    4. Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan (Fattah, 2000)

Dalam pelaksanaannya di Indonesia, tidak perlu meniru secara persis model-model MBS dari negara lain. Sebaliknya Indonesia harus belajar banyak dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan MBS di negara lain, kemudian memodifikasi, merumuskan, dan menyusun model baru dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat yang telah dan berlangsung terjadi pada konteks pendidikan selama ini.

C.  MBS Sebagai proses pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan istilah yang sangat populer dalam era reformasi. Pemberdayaan telah merambah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan, antara lain dikeluarkannya kebijakan MBS sebagai paradigma baru manajemen pendidikan. MBS merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan para kepala sekolah, guru, dan personel lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat mengikuti perkembangan zaman, karakteristik lingkungan, dan tuntutan global.

Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat praktis dan produktif untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai dengan cara membagi tanggung jawabnya secara proporsional. Pemberdayaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperbaiki kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif, dan efisien. Sedikitnya ada delapan langkah pemberdayaan, dalam kaitannya dengan MBS yaitu :

    1. Menyusun kelompok guru sebagai penerima awal atas rencana progam pemberdayaan;
    2. Mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik di sekolah;
    3. Memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung dalam implementasi MBS;
    4. Membentuk dewan sekolah, yang terdiri dari unsur sekolah, unsur masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah;
    5. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan para anggota dewan sekolah;
    6. Mendukung aktivitas kelompok yang tengah berjalan;
    7. Mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat;
    8. Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.

Untuk dapat memahami dan menerapkan MBS sebagai proses pemberdayaan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti berikut ini.

    1. Pemberdayaan berhubungan dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memegang kontrol (atas diri dan lingkungannya);
    2. Adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam hubungan kerja;
    3. Menggunakan pendekatan partisipatif
    4. Pendidikan untuk keadilan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s