A.    Alasan Perlunya Implementasi kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Sejarah persekolahan di Indonesia sudah dimulai sejak jaman penjajahan dengan segala permasalahannya. Sejak Indonesia merdeka, ekspektasi negara, masyarakat, dan keluarga terhadap sekolah sedemikian besar,  sehingga setiap pemerintahan di negara ini selalu menjadikan isu pendidikan dan sekolah menjadi sentral untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa negara sangat “concern” dalam rangka legitimasi pemerintahannya. Dengan disahkannya UU Sisdiknas tahun 2003, terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 51 UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20//2003 menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Manajemen berbasis sekolah diharapkan mampu  menjawab tantangan jaman dan ekpektasi negara, masyarakat, serta keluarga terhadap sekolah.

Kajian ini dimaksudkan untuk menyambut desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan pemerintah, agar sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak dalam mengelola sumber dayanya, sehingga mutunya dapat ditingkatkan. Lebih kongkretnya, pembahasan ini berusaha menampilkan suatu alternatif model sekolah yang manajemennya dikelola di tingkat sekolah atau biasa disebut dengan MBS ( Manajemen Berbasis Sekolah ). Namun dalam kondisi krisis saat ini, upaya mewujudkan model MBS yang ideal tidaklah mudah karena terbatasnya sumber daya. Karena kondisi tersebut, maka diajukan pencapaian tujuan MBS secara bertahap yang dibagi ke dalam strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat dipakai sebagai sarana Improving school efficiency. Argumentasinya ialah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak luas terhadap pendidikan terutama padadua segi; pertama, mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan, dan kedua, menurunkan kemampuan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sekolah maka beban pemerintah dapat berkurang. Di samping itu, berkurangnya liku-liku birokrasi dalam prinsip desentralisasi juga mendukung efisiensi sekolah. Mengikutsertakan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan sekolah, dapat mendorong rasa kepemilikan yang tinggi dari warga sekolah terhadap sekolahnya. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal.

B.     Batasan Implementasi kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan pengamatan, bahwa pada dasarnya implementasi kebijakan ini terdiri dari dua lapisan pengelolaan. Lapisan pertama membahas tentang komponen birokrasi pengelolaan pendidikan, sedangkan lapisan kedua dengan uraian yang singkat merupakan komponen pengelolaan sekolah.

Meskipun dalam praktiknya kedua pengelolaan tersebut untuk kepentingan sekolah sebagai muaranya, kajian ini dibatasi pada lapisan kedua, yaitu pengelolaan sekolah melalui apa yang dikenal dengan MBS. Dimana terdapat beberapa catatan  penyebab terjadinya manajemen sekolah menjadi tidak efektif, antara lain : (a). pada umumnya kepala sekolah (khususnya sekolah negeri) memiliki otonomi yang sangat terbatas dalam mengelola sekolahnya, (b). kepala sekolah kurang memiliki keterampilan untuk mengelola sekolah dengan baik, (c). kecilnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah,  padahal perolehan dukungan dari masyarakat merupakan bagian dari peran kepemimpinan kepala sekolah. Keterampilan ini sangat penting  tatkala fungsi-fungsi pendidikan didesentralisasikan.

C.    Aktor-aktor Pelaksana kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam MBS, aktor atau delegasi tanggung jawab dan wewenang, akan berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Alasannya adalah MBS menawarkan kebebasan yang besar kepada sekolah, namun hal itu tetap disertai seperangkat tanggung jawab yang harus dipikul oleh sekolah. Tanggung jawab tersebut adalah terjaminnya partisipasi masyarakat, pemerataan, efektivitas, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah. Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan perlunya ada perangkat peraturan yang memberikan peran tertentu kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan model ini.

Lebih jelasnya, prioritas dan kebijakan pemerintah ini harus dilaksanakan oleh sekolah. Sekolah tidak memiliki kapasitas untuk berjalan sendiri tanpa menghiraukan kebijakan prioritas dan standardisasi yang dirumuskan oleh pemerintah, karena sekolah itu sendiri berada dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, kantor pusat berkewajiban membuat peraturan dan mengevaluasi pelaksanaannya.

Namun pada prakteknya,  Kepala Sekolah sebenarnya merupakan aktor yang paling diharapkan berperan sebagai pemimpin dalam MBS untuk mewujudkan visi menjadi misi yang  feasible bagi peningkatan pelayanan dan kualitas sekolah. Pihak-pihak lain seperti, komite sekolah, para guru, orangtua, dewan pendidikan dan dinas pendidikan diharapkan menyumbang pada pengembangan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam hal, penilaian, tantangan, dan dukungan.

D.    Arena Implementasi kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Dalam MBS, kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas dari pemerintah. Lingkup strategi kebijakan yang ditawarkan adalah : (a). kurikulum yang bersifat inklusif, (b) proses belajar-mengajar yang efektif, (c). lingkungan sekolah yang mendukung, (d). sumber daya yang berasas pemerataan, dan (e). standardisasi dalam hal tertentu, monitoring, evaluasi, dan tes. Kelima strategi tersebut harus menyatu ke dalam lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu : (1) manajemen/ organisasi/ kepemimpinan, (2) proses belajar-mengajr, (3) sumber daya manusia, dan (4) administrasi sekolah.

E.     Jenis-jenis kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Berdasarkan kondisi persekolahan di Indonesia, di mana terdapat sekolah yang maju, sedang, dan kurang, pada saat ini diperkirakan terdapat minimal tiga tingkatan model, yaitu : (a) sekolah yang dapat melaksanakan MBS secara penuh, (b) sekolah dengan MBS tingkat menengah (sedang), (c) sekolah dengan MBS secara minimal. Kriteria dari masing-masing tingkatan tersebut ditentukan oleh sejumlah indikator, antara lain dengan criteria seperti dirumuskan dalam table di bawah ini.

Tipe pertama adalah sekolah yang bisa memenuhi semua persyaratan, tipe kedua memenuhi sebagian persyaratan, tipe kedua memenuhi sebagian persyaratan, dan tipe ketiga memenuhi beberapa persyaratan atau  persyaratan minimal yang ditentukan.

F.     Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Dengan demikian desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah atau masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara. Faktor-faktor pendorong penerapan desentralisasi pendidikan terinci sbb:

1. Tuntutan orangtua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan.
2. Anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah.
3. Ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam.
4. Penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat.
5. Tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan. (Nuril Huda, 1999)

G.   Hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan Kepemimpinan dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan MBS ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan.

Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaran pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih dari separuhnya. Pada kenyataannya selama ini lebih dari separuh dana pendidikan sebenarnya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau kurang berurusan dengan proses pembelajaran di level yang paling operasional sekolah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pendekatan MBS ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

REKOMENDASI

Keberhasilan penerapan MBS sangat tergantung pada kemampuan pelaksana dan perumus kebijakan dalam mengurangi sisi lemah MBS dan di pihak lain memaksimalkan manfaatnya bagi sekolah. Pada akhirnya, mengingat kompleksitas permasalahan dalam pendidikan terutama untuk sebuah negara yang luas dan heterogen seperti Indonesia, pelaksanaan model ini memerlukan penahapan dan perencanaan yang matang. Perlu disadari bahwa model ini bukanlah sebuah jawaban dari semua permasalahan pendidikan yang dihadapi, namun dapat merupakan jawaban dari kebekuan manajemen pendidikan dan kekakuan yang ada selama ini. Dalam pelaksanaan MBS, pasti akan ditemukan benturan-benturan yang tidak dikehendaki, karena mengubah mental aparat pendidikan dan masyarakat luas yang telah sekian lama terpola tidaklah mudah. Tahap awal yang perlu ditempuh adalah mensosialisasikan model ini melalui media masssa untuk memperoleh tanggapan masyarakat secara luas. Di antara manfaat dari pendekatan ini adalah aspirasi masyarakat yang diserap dan kesan bahwa kebijakan pendidikan selalu berubah-ubah tanpa melibatkan suara masyarakat atau yang dapat diminimalkan.

Kegamangan menjalankan kebijakan ini menuntut kepemimpinan yang mampu mengarahkan serta mewujudkan visi menjadi misi bersama yang feasible. Kepala Sekolah diharapkan mampu berperan sebagai aktor yang memimpin demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Namun, keberhasilan dari Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah ini dapat tercapai dengan baik apabila didukung partisipasi stake holder, yakni pemerintah daerah tingkat II melalui Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, para guru, dan masyarakat yang terpanggil untuk bersama-sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dharma. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Hhtp://www.ed. Manajemen Berbasis Sekolah.html

American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals. 1988. School-Based Management: A Strategy for Better Learning. Arlington, Virginia.

Cynthia D. McCauley, Russ S. Moxley, Ellen Van Velsor. 1998. The Centre For Creative Leadership: Handbook of Leadership Development. San Francisco: Jossey-Bass Publisher

Kotter, John. 1996. Leading Change. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.